bungokab.go.id - Bertempat di wisma alisudin, Bupati Bungo H.Mashuri,SP,ME beserta PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Dede Sukarjo, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Alexander Rubi Sutioadji, Anggota DPR RI Komisi XI Hj.Elviana,M.si, Sekda Kabupaten Bungo Ridwan Is, serta kepala OPD dilingkup Kabupaten Bungo.
Acara yang berlangsung secara khidmat ini menciptakan suasana yang penuh keakraban antara kepala Pemerintah Kabupaten Bungo dengan perwakilan BPK RI provinsi Jambi, BPKP Provinsi Jambi, anggota DPR RI Komisi XI.
Bupati Bungo H.Mashuri,SP,ME dalam sambutannya mengatakan selamat datang Bapak Plt BPK perwakilan provinsi Jambi, serta Bapak BPKP dan anggota DPR RI Dapil provinsi Jambi di Bumi langkah serentak limbai seayun Kabupaten Bungo.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Bungo mempunyai 141 desa, 12 kelurahan, dan 17 Kecamatan. Dan memiliki 340 ribu jiwa penduduk. Sebagian besar masyarakat kabupaten Bungo hidup dengan pertanian dan perkebunan.
Pertanian yang dikelola masyarakat kabupaten Bungo ada 2 komoditi yaitu karet dan kelapa sawit, ada 170.000 Ha karet dan 70.000 Ha kelapa sawit dikabupaten Bungo ini.
"Selama ini kami sangat dibantu dengan persoalan - persoalan oleh BPK dan BPKP wilayah provinsi, jambi, kepada BPKP kami mohon bantuannya dan itu program - program aplikasi yang kami gunakan di pemerintah kabupaten Bungo Ini semuanya milik BPKP.
Mulai dari simda kita integrasikan dengan mulai dari perencanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya termasuk juga sistem keuangan desa ( Siskeudes ) berjalan dengan baik kedepannya. Kami minta tetap mohon bimbingan kerjasamanya agar kami bisa melaksanakan tugas di pemerintahan lebih serius lagi"ujar Bupati.
Sambungnya lagi laporan keuangan Kabupaten Bungo sampai sekarang ini masih wajar dengan pengecualian ( WDP), jadi terkendala kami di kabupaten Bungo ini dengan aset, selisih aset ini cukup besar, mudah -mudahan tahun 2019 ini Bungo bisa meraih wajar tanpa pengecualian ( WTP )" pungkas Bupati Bungo.
Ditempat yang sama Plt BPK perwakilan provinsi Jambi Dede Sukarjo juga mengatakan hubungan BPK dengan pemerintah Kabupaten Bungo sudah berjalan dengan baik, Pak Bupati sudah membangun sistem dengan menggandeng dengan orang yang tepat
Yakni BPKP sebagai aparatur pemerintah yang sudah paham betul dengan kondisi daerah dan sistem apa yang harus dibangun
Sedangkan dengan BPK tidak bisa terlibat dengan pelaksanaan anggaran yang kalian sediakan, tidak bisa terlibat dalam pembangunan sistem, tidak bisa terlibat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, karena posisi BPK ini sesuai dengan Undang - Undang kami ini sifatnya independen dan mandiri termasuk juga didalamnya, sehingga kita tidak bisa terlibat didalam pelaksanaan"tutupnya.
: tanpa label