Selasa 13092022
Gubernur Jambi, H. Al Haris gelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi Terintigerasi. Yang diikuti kepala Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel ,
Gubernur Jambi, AL Haris menerangkan, bahwa Provinsi Jambi sudah membuat rencana aksi, tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, guna melakukan intervensi terhadap tujuh hal yang terkait dengan keuangan dan menjadi fokus bersama, dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi.
Capaian MCP dari KPK RI merupakan salah satu bukti komitmen Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. Ada beberapa Kabupaten yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari capaian MCP tersebut,” ujar Al Haris.
“Alhamdulillah, hasil MCP dari KPK RI untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa daerah yang kurang sehingga perlu usaha ekstra untuk meningkatkannya,” kata Al-Haris.
Dikatakan lagi, perkembangan ini telah menegaskan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam pencegahan korupsi, dengan membuka lembaran baru yang lebih baik lagi ke depan.
Sementara itu Bupati Bungo H.Mashuri.SP.ME dalam hal tersebut mengatakan, “Kejadian pada masa yang lalu biarlah menjadi pelajaran untuk kita semua, sekarang saatnya bersama-sama kita melangkah bersama dalam membuka lembaran baru bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” tuturnya.
Lanjutnya, pada prinsipnya Pemerintah Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, siap untuk menerima segala saran, masukan, dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK, serta langkah-langkah supervisi dari KPK.
“Dengan penekanan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan, daya saing, dan kemajuan Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo.,” lanjutnya.
Bahkan kata Mashuri saat ini Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo fokus dalam melakukan intervensi.
“Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, aset dan tata kelola,” pungkasnya. *(eq)*
: tanpa label