Selasa 10122024

Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana wilayah perkotaan & Sosialisasi SIPASTER Bungo tahun 2024 yang berlangsung di Ballroom Amaris Hotel


Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Dan Permukima ( Perkim) Kabupaten Bungo menyampaikan laporannya antara lain.


Acara Sosialisasi Rencana Pentaaan Wilayah Perkotaan Muara Bungo dan Sosiasliasi Petunjuk Teknis Pengadaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Alat Penerangan Jalan (SIPASTER BUNGO) ini dilaksanakan hanya satu hari dan diikuti oleh ±75 orang peserta undangan yang terdiri dari unsur Para Perangkat Daerah, Datuk Rio dalam Perkotaan Muara Bungo, Perwakilan dari Perbankan, Asosiasi Penyedia Reklame, Asosiasi Penyedia Jasa Internet, PT. PLN dan PT. TELKOM Indonesia 


Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk Petunjuk Teknis Pengadaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Alat Penerangan Jalan (SIPASTER BUNGO) telah dimulai dengan beberapa rangkaian kegiatan antara lain yaitu Rapat Pembentukan Tim Simpul serta Rapat Tim, Studi Tiru ke- Kabupaten Dharmasraya, koordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PPN/Bappenas RI dan LKPP dan minggu lalu kami juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Camat dan Rio dalam wilayah Kabupaten Bungo.


Sedangkan kegiatan sosialisasi rencana penataan wilayah perkotaan Muara Bungo sudah dimulai sejak kunjungan Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo tanggal 04 April 2024 dan dilanjutkan dengan rapat teknis serta survei lapangan dilaksanakan oleh Tim Direktorat PKP Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, PEMDA serta Balai PPW Jambi.


Sementara itu Sekda Bungo, Drs.Mursidi.,MM menyampaikan ucapan ucapan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada segenap jajaran Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang telah men-curahkan perhatian dan kepeduliannya sehingga Kabupaten Bungo dipilih sebagai lokasi rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang akan dipusatkan pada kawasan Kecamatan Pasar Muara Bungo.


" Secara giografis Kabupaten Bungo merupakan kabupaten yang terletak pada jalur utama lintas tengah Sumatera dan merupakan simpul pertemuan poros barat Provinsi Jambi. Dengan letak wilayah seperti ini, menjadikan perhatian utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur permukiman. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur permukiman memiliki peran sangat penting sebagai salah satu prasyarat bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta dapat menunjang pembangunan perekonomian suatu Daerah."Ujarnya.


Pada kesempatan ini juga, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo sedang menjajaki atau mengupayakan penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 


Namun demikian, selama ini yang menjadi tantangan dalam mewujudkan penyediaan APJ adalah kecukupan pembiayaan. Kita semua tentunya paham bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur APJ ini melebihi dari kemampuan APBD yang kita miliki, sebagai contoh dari ± 8.300 titik APJ yang sudah terpasang dibutuhkan biaya ± 12 milyar/tahun untuk pembayaran rekening listrik dan ± 6 milyar/tahun untuk pemeliharaan dan pengembangan APJ, biaya ini cendrung meningkat dari tahun ketahunnya sedangkan penyebab meningkatnya biaya ini antara lain banyaknya APJ yang rusak atau tidak berfungsi, adanya APJ tampa meterisasi, masih banyaknya APJ yang belum standarisasi, semakin miningkatnya permintaan APJ dari masyarakat serta minimnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan dan pengamanan APJ.



"Berdasarkan kondisi tersebut mengidentifikasikan bahwa penangganan infrastruktur APJ menuntut kita untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari artenatif sumber pembiayaan diluar APBD, sehingga gap antara kebutuhan pembiayaan dengan penyediaan atau pengembangan infrastuktur APJ dapat diatasi secara komprehensif,"tutupnya. *(eq) *

: tanpa label

Share this Pos